The Aceh Indigenous Community Network (JKMA) was established to help Indigenous Peoples fight for recognition of their legal, political, and social rights and rights to natural resources in Aceh. This fight was started because Indigenous Peoples often do not have access to natural resources in their territories, which leads to poverty amongst the Indigenous Peoples. Their lands are usually taken for development activities, which leads to significant conflicts between Indigenous Peoples, the private sector, and other parties.

\
With all its natural resource potential, Aceh is indeed vulnerable to exploitation, eventually leading to deforestation. Even today, the remaining forest cover in Aceh is 3,004,532 hectares due to forest conversion and illegal logging. The decline of forest resources led to more frequent floods and landslides, which had significant impacts on the Indigenous Peoples and local communities. To protect Aceh’s forests, JKMA supports the interests of Indigenous communities in ensuring sustainable management of natural resources, both economically and environmentally.

\
\
The fight to realize this dream is carried out through several necessary steps, namely:


1. **Strengthening customary institutions**

Strengthening customary institutions will enable Indigenous communities to be prosperous in many aspects, including leadership, governance, policies, and public services.

\

2. **Educating the public about politics and natural resources management in the Aceh region**

Educating and encouraging the people of Aceh to be politically 'aware' and understand their rights in managing the natural resources in their territories is not easy but very important. Through various political agendas and other means, JKMA assists Indigenous Peoples to receive recognition for their ownership of these natural resources.

\

3. **Disseminating information about climate change and anticipatory agendas**

Disseminating complete information to Indigenous Peoples about climate change and its adaptation and mitigation efforts is very crucial, especially since they are the most impacted by climate change.

\

4. **Building and implementing economic independence**

In a free market system, Indigenous Peoples are often disadvantaged due to society's unpreparedness for global competition. Therefore, preparing Indigenous Peoples with various knowledge and skills is crucial to anticipate and face fierce international competition and thus avoid the poverty trap. \n 


5. **Carrying out advocacy to defend the rights of Indigenous peoples and accelerate the establishment of customary territories**

Development activities in the country often do not necessarily benefit local communities. Therefore, advocacy to defend the rights of Indigenous Peoples and their customary territories should be carried out to minimize the negative impacts of economic development. JKMA Aceh is a mediator, facilitator, and catalyst in resolving conflicts between Indigenous Peoples, the government, and the private sector.

\
The many long struggles carried out by JKMA since its inception have yielded results, including legal recognition by the government regarding the existence of Customary Communities. Out of 18 customary communities, 10 communities have received the District Head's decrees on the recognition of customary territories. Furthermore, five communities have obtained acknowledgment from the Ministry of Environment and Forestry.

\
JKMA aspires to empower Indigenous Peoples to be politically sovereign, economically independent, and socially and culturally dignified. This can be realized by increasing awareness and knowledge of managing natural resources based on traditional Acehnese law, strengthening the capacity of customary institutions to ensure peace and justice for the people of Aceh, and strengthening the sense of solidarity and unity among Indigenous Peoples.

Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh dibentuk untuk menjadi sarana bagi masyarakat adat setempat dalam memperjuangkan pengakuan terhadap hak hukum, politik, sosial, serta hak atas sumber daya alamnya. Perjuangan tersebut dilandasi oleh berbagai persoalan yang terjadi pada masyarakat adat di Aceh, khususnya tingkat kesejahteraan mereka yang masih rendah. Salah satu sebab utamanya adalah minimnya keterlibatan masyarakat adat Aceh dalam pengelolaan sumber daya alam yang berada di wilayahnya, khususnya ketika berhadapan dengan kepentingan kegiatan pembangunan tertentu. Tak jarang, persoalan tersebut menimbulkan konflik antara masyarakat adat dengan pihak swasta, pemerintah dan pihaknya.  \n 

Aceh, dengan semua potensi sumber daya alamnya, memang rentan akan eksploitasi sumber daya alam. Hal ini ditandai dengan berkurangnya tutupan hutan dari tahun ke tahun. Tutupan hutan yang tersisa di Aceh saat ini 土2.95 juta hektar yang terus berkurang dari angka 3.07jt ha pada 10 tahun lalu (2014). Penurunan ini dominan diakibatkan oleh alih fungsi hutan dan pembalakan liar. Pada giliran berikutnya, dua sebab ini memicu terjadinya banjir dan longsor yang merugikan masyarakat Aceh, termasuk masyarakat adat. JKMA menjawab tantangan semacam ini dengan cara memfasilitasi kepentingan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, baik secara ekonomi maupun lingkungan.

 \n 

Perjuangan untuk mewujudkan mimpi tersebut dilakukan melalui beberapa langkah penting, yaitu:


1. **Menguatkan lembaga-lembaga adat**

Penguatan lembaga ini diharapkan akan mendorong peningkatan terhadap berbagai aspek yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dan masyarakat adat, seperti kepemimpinan, tata kelola pemerintahan, kebijakan dan pelayanan publik.

\

2. **Mengedukasi masyarakat tentang politik dan pengelolaan Sumber Daya Alam di wilayah Aceh**

Mengedukasi dan mendorong masyarakat Aceh untuk ‘sadar’ politik dan memahami hak mereka dalam mengelola sumber daya alam yang ada di wilayahnya adalah sesuatu yang sangat penting. Penguasaan dan kapasitas pengelolaan SDA harus didorong melalui berbagai agenda politik dan cara-cara pendidikan. Tujuannya adalah untuk memastikan agar masyarakat adat memiliki informasi yang cukup dalam mendorong pengakuan atas kepemilikan mereka atas SDA. \n 


3. **Menyebarluaskan informasi tentang perubahan iklim dan agenda-agenda antisipasinya**

Penyebarluasan informasi tentang perubahan iklim serta upaya adaptasi dan mitigasi sangatlah krusial untuk masyarakat adat. Tujuannya adalah agar masyarakat adat memiliki cakupan informasi yang jelas mengenai dampak perubahan iklim terhadap mereka dan memikirkan strategi untuk mengatasinya. \n 


4. **Membangun dan mengimplementasikan kemandirian ekonomi**

Dalam sistem pasar bebas saat ini, masyarakat adat seringkali dirugikan. Hal ini disebabkan karena ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi persaingan global. Oleh karena itu, sangatlah krusial untuk mempersiapkan masyarakat adat dengan berbagai pengetahuan dan keahlian agar mereka mampu mengantisipasi dan menghadapi kompetisi global yang sangat sengit sehingga terhindar dari jebakan kemiskinan.

\

5. **Melakukan advokasi pembelaan hak-hak masyarakat adat dan percepatan penetapan wilayah adat**

Semakin masifnya pembangunan di suatu negara tidak serta merta memberikan keuntungan untuk masyarakat setempat. Bahkan seringkali pembangunan dilakukan tanpa memperhatikan masyarakat adat dimana pembangunan itu dirancang dan dijalankan. Karenanya, advokasi pembelaan hak-hak masyarakat adat dan percepatan penetapan wilayah adat merupakan salah satu agenda JKMA. Tujuannya adalah agar masyarakat memiliki klaim hal yang jelas sebagai dasar dalam negosiasi dengan berbagai rencana pembangunan. Dalam hal ini, JKMA Aceh diharapkan menjadi mediator, fasilitator, dan katalisator dalam penyelesaian konflik-konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah dan swasta. Selain itu, JKMA akan memfokuskan diri terhadap advokasi hak adat, wilayah mukim, serta harta kekayaan masyarakat adat.  \n 

Berbagai perjuangan panjang yang dilakukan JKMA sejak awal pendiriannya telah membuahkan hasil, diantaranya yaitu pengakuan hukum oleh pemerintah terkait dengan keberadaan masyarakat hukum Adat (MHA). Dari 18 MHA wilayah adat yang didampingi JKMA, terdapat 10 MHA yang sudah mendapatkan SK bupati tentang pengakuan wilayah adat. Selain itu, terdapat 5 MHA Hutan Adat yang sudah mendapat SK Penetapan Hutan Adat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Di masing-masing wilayah adat, JKMA memfasilitasi masing-masing mukim untuk memperkuat aturan adat atau Quanun mereka berkaitan dengan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya alam,  terutama hutan. Dari 10 mukim yang sudah mendapatkan SK Bupati, 7 diantaranya memiliki Quanun penguasaan dan pengelolaan hutan adat.

\
JKMA berkeinginan besar agar melalui berbagai strategi yang dijalankan, pada akhirnya dapat mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, serta bermartabat secara sosial dan budaya.

thumbnail

icon

poster_eng

poster_idn

Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh

About Member